Berdasarkan fakta-fakta tersebut, FKPMR telah menyatakan 6 sikap ke Kapolda Riau yang isinya sbb:
1. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Riau terhadap massa aksi tanggal 8 Oktober 2020 di Gedung DPRD Riau.

2. Mengecam dan sangat kecewa atas sikap pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Riau yang kurang responsive terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa se Riau bersama elemen masyarakat lainnya (Buruh, Ormas, dan civil society) menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Kamis 8 Oktober 2020," tegasnya.

3. Mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau untuk pada kesempatan pertama menyampaikan kepada Presiden RI di Jakarta, tentang aspirasi rakyat Riau menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja seperti yang disuarakan oleh mahasiswa se Riau bersama elemen masyarakat lainnya (Buruh, Ormas, dan civil society).

4. Mendesak Presiden RI dan DPR RI agar segera melakukan terobosan hukum dan politik untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

5. FKPMR menuntut Kapolda Riau untuk meminta maaf secara terbuka, serta bertangungjawab secara moril dan materil khususnya pada para mahasiswa dan masyarakat yang menjadi korban tindakan represif aparat kepolisian.

6. FKPMR meminta tanggungjawab moral Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi untuk menerapkan nilai-nilai budaya Melayu dalam memimpin Kepolisian di Bumi Lancang Kuning seperti ditekadkan pada awal bertugas di Negeri Lancang Kuning Provinsi Riau. []

Sumber : Fixpekanbaru.com, Bidhumas Polda Riau /  Editor : Assep Putra Sulaiman